Sistem politik Jepang

Sistem politik Jepang

            Pada umumnya struktur ketatanegaraan meliputi dua suasana tata kehidupan politik, yaitu  suasana kehidupan politik pemerintah (Suprastruktur politik/the government political sphere). Suasana tata kehidupan politik tersebut terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik tidak absolut otoriter, yaitu pada negara-negara yang menganut faham demokrasi.

            Membicarakan sistem politik suatu negara, berarti membicarakan interaksi aktif yang erat, selaras, saling mengisi, saling memberi pengertian, antara komponen supra struktur politik, sehingga terdapat suasana kehidupan kenegaraan yang harmonis dalam menentukan kebijakan umum dan menetapkan keputusan politik. Dalam hal ini, masyarakat yang tercermin dalam komponen –komponen infra struktur politik berfungsi sebagai masukan (input) yang berwujud pernyataan kehendak dan tuntutan masyarakat (social demand); sedangkan supra struktur politik (pemerintah dalam arti luas) berfungsi sebagai output dalam hal menentukan kebijakan umum (public policy) yang berwujud keputusan-keputusan politik(political decision). Suasana kehidupan politik tersebut dapat dilihat dalam UUD/Konstitusi masing-masing negara (bila negara itu mempunyai UUD/Konstitusi).

            Jepang (sebagai salah satu negara demokrasi) juga mempunyai struktur ketatanegaraan sebagaimana tersebut di muka, yang meliputi supra struktur politik dan infra struktur politik. Hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi 1947.

            Supra struktur politik, meliputi lembaga-lembaga kenegaraan atau Lembaga-lembaga Neagra atau alat –alat Perlengkap Negara. Dengan demikian, supra struktur politik Negara Jepang menurut Konstitusi 1947, meliputi :

A.    Lembaga Legislatif (legislature), yaitu National Diet (Parlemen Nasional)

B.     Lembaga Eksekutif (Executive), yaitu Cabinet (Dewan Menteri), yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

C.     Lembaga Judisiil (Judiciary), yaitu Supreme Court (Mahkamah  Agung).

      Sedangkan Infra struktur politik meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga –lembaga kemasyarakatan, yang dalam aktivitasnya mempengaruhi (baik secara langsung  maupun tidak langsung) lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masig.

      Infrastruktur ini terdiri dari lima 5 komponen/unsur, yaitu :

1.      Partai politik (political party)

2.      Golongan kepentingan (interest group), terdiri dari :

a.       Interest group asosiasi

b.      Interest group institusional

c.       Interest group non asosiasi

d.      Interest group yang anomik

3.      Golongan penekan (pressure group)

4.      Alat komunikasi politik (media political communication)

5.      Tokoh politik (political figure)

      Jepang sebagai suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, tidak dapat meniadakan hidup dan berkembangnya partai politik, dengan kata lain adanya partai politik merupakan salah satu ciri bahwa Jepang merupakan negara demokrasi. Sampai saat ini, Jepang menganut sistem politik multi party (banyak partai), yaitu ada enam (6) partai besar :

1.      Liberal Democratic Partay (jiyu Minshuto or Jiminto), yang banyak didukung oleh birokrat, pengusaha, dan petani.

2.      The Japan Socialist Party (nippon S Hakaito), yang didukung oleh buruh(sayap kiri).

3.      The Komneito (Clean Goverment Party), yang didukung para penganut agama Budha.

4.      The Democatic Socialist Party (Minshato), yang didukung oleh buruh (sayap kanan).

5.      The Japan Communist Party (Nihon Kyosanto), yang didukung oleh komunis.

6.      The United Social Democratic Party (Shakai Minshu Rengo of Shminren), merupakan partai termuda dan terkecil di Jepang, merupakan sempalan JSP (sosialis sayap kanan). Lihat Kishimoto Koichi, 1982: 91-93)

Sejak pasca Perang Dunia Kedua samapai sekarang ini, Partai Demokrasi Liberal (LDP) secara mayoritas berkuasa di Jepang. Perdana Menteri Jepang saat ini juga berasal dari Partai LDP, di samping itu banyak para anggota LDP yang duduk di Cabinet dan National Diet.

Kehidupan partai politik Jepang sangat dipengaruhi oleh apa yang dinamakan hubatsu atau faksi. Hubatshu atau faksi merupakan bagian (sub-bagian) dari partai politik di Jepang. Misalnya lima (5) faksi yang ada dalam tubuh LDP, yang kalau diurutkan menurut kekuatannnya meliputi Faksi Takhesita, Faksi Matzuzuka, Faksi Komoto. Faksi-faksi yang merupakan bagian (sub bagian) dari partai politik ini sangat berperan dalam pemilihan ketua partai (LDP). Dan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa ketua partai akan ditunjuk oleh DIET sebagai Perdana Menteri, yang kemudian diangkat/dilantik  oeh Kaisar.

Keadaan partai politik Jepang memang mempunyai karakteristik yang unik, yang berbeda dengan sistem kepartaian di negara industrilainnya seperti Amerika. Misalnya keberadaan partai konservatif (LDP) tidak berdasarkan keanggotaan organisasi dalam partai tetapi berdasarkan koalisi faksi-faksi (habatsu). Mengenai sebab-sebab LDP mendominasi suasana kehidupan politik dan pemerintah Jepang, akan dibahas pada bagian tersendiri.

Golongan kepentingan (interest group) di Jepang, antara lain ialah kelompok perusahaan-perusahaan besar Jepang atau kelompok Big Business . Ada empat (4) asosiasi bisnis (business associations) khusus yang terutama / penting di Jepang, yaitu Keidanren (Federation of Economic Organizations), Nisho (Japan Chamber of Commerce and Industry), Keizai Doyukai (japan Committee for Economic Development), dan Nikkeiren  (Federation of Employeres Organization). Di samping itu terdapat pula organisasi perusahaan swasta (yang bersifat prifat), yaitu Keiretsuka (semacam perusahaan yang mempunyai anak-anak perusahaan pembuat komponen), misalnya Mitsui group atau Mitshubishi group.

Organisasi/asosiasi –asosiasi tersebut dapat dimasukkan sebagai interest asosiasi, yang mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijaksanaan di bidang bisnis dan industri Jepang. Karena situasi dan kondisi politik di Jepang (tempat interest group tersebut hidup dan berkembang ), maka interset group bisa berubah menjadi pressure group (golongan penekan), yaitu golongan yang bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Sehingga kelompok Big Bussines tersebut dapat disebut sebagai golongan penekan (walau mungkin pada mulanya tidak ditujukan menjadi golongan penekan), sebab kelompok tersebut (infra struktur politik) dalam pelaksanaan SISTEM POLITIK Jepang dapat mempengaruhi supra struktur politik (khususnya pemerintah/eksekutif/cabinet) dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Hal ini akan tampak pada policy making process yang nanti akan dibahas tersendiri.

Tokoh-tokoh politik (political figure) Jepang yang mempunyai peran penting ialah mereka yang tergabung dalam partai  politik, khususnya melalui faksa masing-masing. Di sampingtujuga mereka yang berkecimpung  dalam big business. Tokoh-tokoh politik yang berkecimpung dalam salah satu partai politik tertentu dapat pula mengadakan hubungan dengan negara lain (antar partai), lebih –lebih pada negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Jepang.

Dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan, ada organisasi yang dilibatkan, yaitu Japan Foundation, sebagai pembantu menteri luar negeri (didirikan pada tahun 1972). Lembaga ini mengurus masalah tukar menukar artis, sarjana, organisasi dosen, dan misi-misi kebudayaan lainnya.

Satu komponen Infra Struktur politik, yang sangat penting sekali dalam sistem politik Jepang ialah Media Komunikasi Politik (media Political Communication). Media ini meliputi media cetak (yang berupa majalah-majalah dan koran) dan media siaran (yang berupa radio dan televisi).

Media cetak merupakan media yang mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan Jepang, dibandingkan dengan media cetak inilah dapat dikomunikasikan pendapat para pakar, para tokoh politik, dan pendapat para anggota masyarakat lainnya, yang pendapatnya/gagasannya tidak bisa/belum tersalurkan lewat faksi maupun  partai. Di samping itu, melalui media cetak juga bisa pula digunakan untuk mengkomunikasikan kejelekan-kejelekan para tokoh politik, dan pendapat para pakar, para tokoh politik, dan pendapat para anggota masyarakat lainnya, yang pendapatnya/gagasannya tidak bisa/belum tersalurkan lewat faksi maupun partai. Di samping itu, melalui media cetak juga bisa pula digunakan untuk mengkomunikasikan kejelekan-kejelekan para tokoh politik lantaran suatu skandal sex/korupsi/suap. Melalui media cetak ini pulalah, program partai/faksi/pemerintah/organisasi masyarakat dan kejadian-kejadian dalam negeri maupun luar negeri dikomunikasikan kepada masyarakat (dimasyarakatkan). Informasi-informasi yang berasal dari media –media tersebut merupakan input/masukan yang penting dalam pembuatan kebijakan Jepang.