Civil Society sebagai Indikator Keberhasilan Pembangunan

Civil Society sebagai Indikator Keberhasilan Pembangunan.

Di indonesia pada hakikatnya proses pembangunan masih sarat oleh prakarsa pemerintah dan aparatnya baik dari segi perencanaan maupun pelaksanannya, walaupun pemerintah indonesia secara formal mengatakan bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan unsur yang paling penting dalam menciptakan keberhasilan pembangunan Indonesia.

Sebagai pembuktiannya, pmerintah mendirikan organisasi - organisasi seperti LKMD, PKK, HKTI di tingkat kecamatan dan  partai politik di tingkat nasional.

Hambatan- hambatan organisasi tersebut untuk mendukung terciptanya masyarakat madani yaitu :

a)      Organisasi tersebut bukan organisasi yang bersifat otonom. Program, dana dan pengurus terdiri dari pejabat atau mantan pejabat pemerintahan. Masyarakat memandangnya baik-aik saja, akan tetapi oknum-oknum tertentu ada yang bisa menghambat jalannya suatu proses pembangunan.

b)      Lemahnya partai politik dan pers indonesia.

c)      Akibat absennya civil society dalam proses pembangunan indonesia walaupun hampir meninggalkan era pembangunan 25 tahun tahap pertama pembagunan indonesia belum mampu menciptakan kehidupan soisal budaya politik modern bagi bangsa indonesia yang mampu menjadi dasar bagi pembangunan manusi indonesia sutuhnya.[22]

     Sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tersebut, mengakibatkan tatanan masyarakat yang madani secara utuh belum bias tercapai di Indonesia. Selain itu, masih ada factor lain diantaranya korupsi yang kian merakyat dan membudaya, kolusi yang menelurkan pejabat – pejabat yang kurang bertanggung jawab serta nepotisme yang menjadikan persaingan kehidupan yang tidak sehat dan penuh kecurangan. Jauh dari tolok ukur sebagai masyarakat yang madani.